11.000 Pekerja Anak akan Disekolahkan

18 Jan

108CSR.com – Pemerintah tahun ini akan menarik sebanyak 11.000 pekerja anak dari sejumlah perusahaan untuk disekolahkan kembali di sekolah formal. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, mulai tahun ini akan ada tim yang akan diterjunkan ke beberapa daerah untuk menarik para pekerja anak.

Selanjutnya para pekerja anak itu akan dimasukkan ke shelter penampungan. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud), Kemenakertrans akan memfasilitasi mereka untuk menempuh jenjang pendidikan formal.

Muhaimin menjelaskan, hingga saat ini ada 1,7 juta anak yang dipekerjakan. Namun karena anggaran yang terbatas hanya ada 11.000 pekerja anak yang akan disekolahkan.

“Jumlahnya tahun ini berdasarkan anggaran Kemenakertrans cuma 11.000. Terlihat dari peta masalah memangĀ  belum cukup karena itu penting melibatkan perusahaan. Dengan komitmen dari perusahaan ini kita harapkan akan lebih dari 11.000 anak yang akan kita tarik,” katanya di gedung Kemenakertrans.

Peraih bintang Mahaputera ini menyatakan, pekerjaan berbentuk perbudakan, eskpolitasi seksual, peredaran narkoba atau penyelundupan barang ilegal dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak merupakan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang diatur dalam Konvensi ILO No 182 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No 1/2000.

Selain itu, untuk menjabarkan tentang jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak telah ada Kepmenakertrans No 235/MEN/2003.

Pemerintah nantinya akan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan bagi perusahaan yang masih mempekerjakan anak dibawa umur. Namun peningkatan kesadaran dari para pelaku bisnis dan perusahaan atas pengurangan pekerja anak harus dikaitkan dengan nilai – nilai perusahaan dan imej perusahaan di mata masyarakat melalui corporate social responsibility (CSR).

“Sudah ada yang sadar. Namun pekerja anak tetap ada di dalam supply chain perusahaan. Seperti di bagian perakitan ataupun finishing,” sesalnya.

Namun pemerintah pusat juga meminta para kepala daerah untuk mensukseskan penghapusan pekerja anak ini. Katanya, program di daerah sebaiknya berdasar pada pendekatan dan survey terhadap apa yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu kepala dinas harus bersama-sama menarik pekerja anak dan mengembalikan hak dasar mereka.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah harus memberikan alternatif bagi para orangtua untuk dapat mengatasi kesulitan ekonomi melalui kewirausahaan dan pemberian kredit usah rakyat sebagai modal awal usaha.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans Mudji Handoyo menambahkan, penarikan pekerja anak untuk disekolahkan ini pada tahap awal ini akan diambil dari perkebunan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

Untuk mempercepat proses itu, katanya, pihaknya melakukan sarasehan untuk menampung berbagai pihak agar penghapusan pekerja anak yang sesuai dengan konvensi ILO No 182 PBB tidak berkembang lebih buruk lagi.

Mudji menambahkan, pada 17 Januari kemarin Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBTA) tepat berusia 11 tahun dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk (RAN-PBPTA) telah memasuki usia dasawarsa.

“Untuk mencapai tujuan itu dan sasaran RAN PBTA maka perlu pelembagaan gerakan nasional penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara efektif dan pengarusutamaan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak,” ujarnya. (jek/sin)

Informasi tentang csr terlengkap dan terbesar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: